Dua tokoh olahraga dari generasi berbeda, Hariman Siregar dan Icuk Sugiarto, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi dalam persepakbolaan nasional. Dalam penilaian keduanya, persepakbolaan nasional kini dalam keadaan kritis. Hal ini tak terlepas dari turun tangannya elit politik, yang membuat PSSI kini diambang mendapat sanksi dari FIFA. "Jangan jangan pertandingan timnas di Palembang sore hari ini adalah pertandingan terakhir yang bisa kita tonton, sebab akibat sanksi FIFA itu timnas kita memang dilarang berpartisipasi di seluruh even FIFA dalam beberapa tahun kedepan, hingga hukuman untuk kita direhabilitasi. Harusnya elit-elit politik lebih memikirkan hal itu, jangan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri," tegas Hariman Siregar, Rabu (23/2).
Hariman Siregar dan juga Icuk Sugiarto menegaskan, bila benar FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI sehingga sebagai implikasinya timnas akan dilarang berpartisipai di seluruh level kompetisi mancanegara, maka yang rugi sebenarnya bukan hanya PSSI. Akan tetapi, pemerintah sendiri. Mereka mengisyaratkan, apakah pemerintah tidak memikirkan kepentingan rakyat, sebab sepakbola adalah olahraga rakyat.
"Jangan sampai rakyat yang bergerak karena kebodohan elit politik ini," tegas Hariman.
Hariman Siregar dan Icuk Sugiarto sama-sama mengakui, mereka bicara bukan karena ingin membela tokoh-tokoh di PSSI seperti Nurdin Halid atau Nirwan Bakrie. Mereka lebih peduli kepada kepentingan sepakbola sebagai olahraga pemersatu rakyat.
"Saya tak peduli siapa yang memimpin PSSI. Hal itu serahkan saja kepada mekanisme yang berlaku, sebab saya tahu benar sepakbola memang sudah punya aturannya sendiiri, yakni aturan dari FIFA," tegas Hariman Siregar, seraya menunjukkan Statuta PSSI serta Regulations Standard Electorall Code FIFA yang menjadi dasar dalam penetapan calon-calon ketua umum PSSI.
Hariman Siregar faham mengenai sanksi FIFA karena sepakbola memang bukan barang baru baginya. Ia pernah menjadi anggota Dewan Pakar PSSI 2003-2007, dan jauh sebelum itu tokoh pergerakan mahasiswa tahun 1970-an ini lama mengembangkan persepakbolaan di wilayah Jakarta dengan menjadi ketua umum PSJS (Persatuan Sepakbola Jakarta Selatan) antara 1986-1996.
"Saya dua periode memimpin PSJS sebelum digantikan oleh Andi Darussalam Tabusalla," paparnya, dalam pertemuan pers di Warung Daun, Cikini.
"Kalau akhirnya PSSI kena ban dari FIFA, maka sepakbola kita kembali ke zaman saya dulu. Kita seperti main di tingkat “tarkam” saja. Saya tidak tahu apa elit politik kita memahami masalah ini. Yang jelas, sayang sekali jika pemahamannya tak sampai ke sana," tegas Hariman Siregar, tokoh Malari 1974 itu.
Elit politiik yang dimaksud Hariman Siregar tampaknya adalah Menegpora Andi Alfian Malarangeng. Senin (21/2) lalu, Menegpora bersama Ketua KON/KOI Rita Subowo secara terbuka melontarkan "nota keprihatinan" pemerintah yang berisi 25 butir pernyataan yang sebagian besar isinya mengisyaratkan ketidakpercayaan akan kepemimpinan PSSI. Andi Alfian Malarangeng antara lain juga mengkritisi keputusan Komite Pemilihan Exco PSSI 2011-2015 yang tidak meloloskan Arifin Panigoro dan George Toisutta dari verifikasi untuk calon ketua umum PSSI mendatang. Dia juga mendesak Komisi Banding Komite Pemilihan untuk 'merehabilitasi' hasil verifikasi Komite Pemilihan.Tak hanya itu, Menegpora bahkan mengancam akan membekukan PSSI jika tidak bersedia mengikuti aturan dalam perundangan-undangan Indonesia.
"PSSI atau Komite Pemilihan jangan hanya berpegang pada aturan-aturan dari FIFA. Selagi PSSI masih ada huruf "I'-nya (Indonesia, red) maka mereka harus patuh pada aturan di Indonesioa," demikian ditegaskan Menegpora saat itu. Pernyataan tersebut kemudian dilontarkan Andi Alfian Malarangeng berulangkali dalam kesempatan lain.
STATUTA PSSI.
Icuk Sugiarto menyatakan, apa yang dikemukakan Andi Alfian Malarangeng sudah sangat salah-kaprah. "Pemerintah tak boleh ikut-ikutan ketentuan yang menjadi pegangan organisasi olahraga," tegas Icuk. PSSI, kata Icuk, sudah memiliki Statuta FIFA yang merjadi pegangan bagi PSSI dalam menjalankan aturan dan peraturan organisasi, termasuk mengatur pelaksanaan Kongres pemilihan ketua umum PSSI.
"Saya memang bukan orang sepakbola, tetapi sebagai olahragawan saya tahu benar bahwa setiap induk organisasi pasti memiliki aturan main masing-masing. Dulu PBSI dan PSSI mungkin punya Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, yang di PSSI sekarang namanya Statuta PSSI," jelas Icuk Sugiarto.
Icuk Sugiarto mengkritisi Menegpora dan juga KON/KOI yang sudah sangat jauh mencampuri urusan rumah tangga PSSI, termasuk dengan memaksakan penerapan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional (Siskornas). Siskornas tak bisa dipaksanaan di PSSI karena landasan hukumnya sudah sangat berbeda. PSSI sepenuhnya mengikuti dasar-dasar hukum FIFA yang diterapkan dalam Statuta FIFA dan sudah diadopsi oleh PSSI kedalam Statuta PSSI. Mungkin memang ada beberapa pasal dalam Siskornas yang tidak sinergis dengan ketentuan dalam Statuta PSSI. Namun, pemerintah harus bersikap bijaksana karena PSSI sudah meratifikasi Statuta FIFA sehingga yang harus lebih mereka patuhi adalah ketentuan-ketentuan dari FIFA.
"Saya ini termasuk ikut membidani Siskornas, dan saya tahu betul kalau Siskornas sendiiri belum bisa diterapkan dengan baik, contohnya Pasal 40. Tidak boleh ada pejabat daerah yang menjadi ketua KON di daerah, tetapi faktanya banyak guibernur atau wakil gubernur yang menjadi pimpinan KON di daerah daerah. Jadi sebaiknya Menegpora atau Rita Subowo konsentrasilah ke sana," tegas Icuk, juara dunia bulutangkis 1983 di Kopenhagen, Denmark..
"Saya yakin Menegpora akan lebih dihargai oleh masyarakat olahraga kalau dia bisa bersikap sebagai negarawan yang memayungi semua aturan dan kepentingan masing-masing induk organisasi olahraga. Soal sepakbola serahkan saja kepada orang-orang sepakbola, khususnya mereka yang punya kedaulatan atau hak suara di kongres," tegas Icuk Sugiarto.(
Tidak ada komentar:
Posting Komentar